Jelang UN, Mendiknas Periksa Kantor Polisi

VIVAnews - Menteri Pendidikan Nasional,  Mohammad Nuh, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat penyimpanan soal Ujian Nasional (UN) di Surabaya, Sabtu 20 Maret 2010. Sidak dilakukan jelang dimulainya UN kepada pelajar sekolah di seluruh Indonesia awal pekan depan.

Nuh mendatangi dua kantor polisi di Surabaya yang menyimpan berkas-berkas soal UN, yakni Polsek Genteng dan Polsek Gubeng. Di Polsek Gubeng, M Nuh disambut Kapolsek AKP Dwi Eko Budi. Eko menjamin bahwa tempat penyimpanan soal UN di kantornya yang terletak di wilayah Surabaya Selatan itu sangat aman.

"Kita simpan di dua ruangan, dan kedua pintu ruangan itu terkunci serta dan tersegel dengan aman," kata AKP Eko Dwi sambil menunjuk kedua pintu ruangan yang bersegel.

Kepada para wartawan, Menteri Nuh mengatakan kantor polisi adalah tempat yang aman untuk menyimpan dokumen negara termasuk soal UN. Pihaknya minta semua elemen menjalin kerjasama yang baik agar pelaksanaan UN, yang dimulai Senin 22 Maret 2010, berjalan lancar. Masyarakat pun diminta yakin tidak akan ada kebocoran soal.

"Polisi punya tanggung jawab, kekuatan dan personil pendukung yang handal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terjadinya kebocoran," pungkas Mohammad Nuh.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan UN, pengawas, guru dan unsur lainnya diminta serius mengemban tanggung jawab itu. Ditambahkan, saat digelar UN pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke sekolah-sekolah di Jakarta. 

 

Sumber : vivanews

Selanjutnya - Jelang UN, Mendiknas Periksa Kantor Polisi

Bolos, Tunjangan Kinerja Tak Dibayar

JAKARTA--Dengan bakal diterapkannya sistem remunerasi atau tunjangan kinerja, tidak lantas para aparatur pemerintah mendapatkan uang yang berlebih setiap bulannya. Pasalnya, tunjangan kinerja ini dihitung berdasarkan beban pekerjaan yang dilakukannya setiap hari.

"Namanya saja tunjangan kinerja. Jadi yang dibayar negara itu kinerja aparaturnya. Kalau aparaturnya tidak hadir ya tidak dibayar," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan kepada JPNN, Sabtu (20/3).

Tak hanya kehadiran, keterlambatan pegawai juga akan menentukan berapa tunjangan kinerja yang diberikan. Misalnya dalam satu bulan, pegawainya tidak pernah absen tapi sering terlambat. Yang bersangkutan tidak bisa menerima tunjangan kinerja full. "Sistem ini mengajarkan seluruh aparatur profesional. Yang senang bolos, terlambat, jangan berharap dibayar mahal oleh negara," tegas mantan gubernur Sulut ini.

Sementara Deputi Kementerian PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho mengatakan, pemerintah telah menetapkan grate remunerasi untuk tiap-tiap jabatan pegawai. Grate tertingi 15-17 di level eselon I (deputi, dirjen). Sebab bobot kerja serta risiko pekerjaannya paling besar.

Untuk kepala biro diberi grate 12-14, kepala bagian grate 8-10, kepala sub bagian grate 6-8, analisis 4-5, dan terendah grate 3-5 untuk kearsipan. "Meski demikian, masing-masing jabatan di tiap-tiap lembaga itu berbeda gratenya. Misalnya analis di Kemenkeu gratenya 5, BPK hanya 4. Itu dilihat dari tingkat risiko dan bobot pekerjaannya," tandasnya.

Sumber : JPNN

Selanjutnya - Bolos, Tunjangan Kinerja Tak Dibayar

Kunjungan Obama Dibatalkan

WASHINGTON DC - Ribut-ribut lewat berbagai omongan, diskusi, debat, bahkan aksi di tanah air, terkait rencana kedatangan Barack Obama ke Indonesia belakangan, mungkin baiknya segera diakhiri saja. Pasalnya, Presiden AS itu baru saja diberitakan akhirnya membatalkan kunjungan kenegaraannya tersebut. Hal itu sebagimana marak diberitakan sejumlah media massa, sekitar lewat tengah malam, atau Jumat (19/3) dinihari tadi.

Situs Guardian misalnya, menulis bahwa Obama baru saja 'terpaksa' menunda (lagi) rencana perjalannya ke Indonesia, yang juga sejalan dengan kunjungan ke Australia serta Guam itu, beberapa jam yang lalu. Ini disebutkan dilakukannya demi bertahan di Washington, untuk memastikan RUU Kesehatan yang diusulkan pemerintahannya disahkan pada hari Minggu waktu setempat. Seperti diketahui pula, RUU yang disebut sebagai 'agenda legislasi terbesar'-nya itu sudah menjadi fokus utama Obama setidaknya dalam beberapa bulan terakhir.

Rencana perjalanan ini sendiri sebelumnya sudah sempat ditunda juga, serta konon malah diperpendek jangka waktunya sehubungan dengan alotnya pembahasan dan proses pengesahan RUU tersebut. Lantaran jadwal pengesahannya pun akhirnya terus molor, pihak Gedung Putih pun akhirnya menyebut mereka mau tak mau harus mengundurkan rencana kunjungan tersebut, yang disebutkan akhirnya bakal dilaksanakan bulan Juni depan.

Sekretaris Pers Gedung Putih, Robert Gibbs, lewat sebuah konferensi pers khusus beberapa jam lalu, menyebutkan bahwa tidak akan etis rasanya kalau harus menunggu hari Minggu pagi misalnya, untuk memberitahu para kepala negara Australia dan Indonesia soal tidak jadinya Obama berkunjung. Sementara terkait RUU itu sendiri, Gibbs mengaku yakin bahwa produk perundang-undangan yang antara lain berintikan reformasi jaminan kesehatan tersebut bakal disahkan.

Sementara, New York Times juga memberitakan, bahwa berdasarkan pernyataan Gibbs, Obama sendiri sebenarnya merasa berat hati dengan keputusan penundaan rencana kunjungan ini. "Namun pengesahan RUU (tentang) reformasi jaminan kesehatan ini merupakan prioritas utama, dan Presiden bertekad untuk menuntaskan perjuangan ini," ungkap Gibbs pula.

Sepeti dilaporkan Guardian juga, kendati sejauh ini sejumlah anggota parlemen dari Demokrat yang sebelumnya ikut menentang versi awal RUU itu belakangan telah berbalik mendukung, namun partainya Obama itu masih belum mencapai jumlah 216 suara yang diperlukan untuk memastikannya. Juru bicara pemerintah yang juga salah seorang tokoh Demokrat, Nancy Pelosi, bahkan diberitakan telah kian menggencarkan lobi dalam sehari terakhir, khusus untuk rekan-rekan partainya.

Sebelumnya, terkait proses pengesahan RUU serta adanya agenda kunjungan luar negeri Obama, kalangan dari partai sang presiden juga telah mewanti-wanti dan merasa kalau waktu kunjungan tersebut bisa merusak agenda dipastikannya RUU itu. Sebagaimana ditulis International Business Times, mengutip Politico.com, salah seorang anggota kongres asal Demokrat yang tak mau disebutkan namanya, telah mengkritik keras rencana perjalanan ini.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan bulan, Presiden akhirnya akan telibat langsung dalam pekerjaaan ini (pengesahan RUU). Dan dia (malah) berencana pergi naik pesawat (ke luar negeri)? Yang benar saja!" ungkap sang politisi. "Perjalanan ini benar-benar menjadi penghalang untuk hal-hal penting," timpal seorang legislator Demokrat lainnya pula.

Dalam sebuah siaran berita di RCTI pula, dinihari tadi, wartawan stasiun TV tersebut yang sedang berada di Washington DC dan disebutkan sempat wawancara langsung dengan Obama, mengatakan bahwa sembari menunjukkan penyesalannya atas pembatalan (penundaan) kunjungan ini, Presiden AS itu menyebut bahwa pada Juni nanti ia akan membawa serta keluarganya. Dikatakan Obama juga, bahwa perihal pembatalan kunjungan kali ini sendiri pun sudah disampaikan semalam ke pemerintah RI (Istana Negara).

Sumber : jpnn

Selanjutnya - Kunjungan Obama Dibatalkan

Kapolri: teroris ancam pejabat

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan pola dan sasaran terorisme di Indonesia sekarang berubah, yaitu lebih fokus kepada serangan bersenjata kepada sasaran yang dianggap berseberangan secara ideologi, termasuk aparat pemerintah.

"Ada perubahan dari mereka, yaitu perubahan pada sasaran. Sasarannya tentu yang dianggap thoghut, kayak kita-kita ini, apakah Polri, TNI, atau aparat pemerintah. Itu sah dijadikan sasaran mereka," kata Kapolri kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu.

Kapolri menjelaskan, pola dan sasaran seperti ini dulu pernah dilakukan para tersangka teroris, tetapi "sekarang mereka lebih fokus kepada pola seperti itu".

Analisa ini menurut Kapolri kepada wartawan di Jakarta hari Rabu ini, didasarkan keterangan anak buah tersangka teroris Dulmatin yang berhasil ditangkap polisi.

Temuan barang bukti belasan senjata laras panjang serta belasan ribu peluru di sebuah lokasi di Aceh yang disebut sebagai tempat latihan kelompok Dulmatin, menurut Kapolri, juga mendasari analisanya tersebut.

Dua tersangka menyerah

Kapolri juga mengungkapkan dua dari tujuh orang tersangka teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang, telah menyerahkan diri di Aceh, Selasa kemarin. Keduanya disebut bernama Marzuki dan Maulana.

Polisi menurut Kapolri juga menyita tiga senjata api genggam dan sebuah M16.

Sejauh ini polisi masih mencari tersangka lainnya yang belum tertangkap. "Hingga saat ini kita masih mengejar, 12 orang lagi yang masuk dalam DPO," ujar Kapolri. DPO adalah Daftar Pencarian Orang yang dianggap masih buronan tindak kriminal oleh kepolisian.

Sumber : BBC

Selanjutnya - Kapolri: teroris ancam pejabat